FGD: SOSIALISASI TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA UNTUK KOMUNITAS KALAODI

Tidore – Sabtu, 25/08/18. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Maluku Utara melakukan Focus Group Disscusion (FGD) terkait dengan tugas dan fungsi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) untuk komunitas Kalaodi. Kegiatan ini difasilitatori oleh Yudhi Rasjid, salah satu staff WALHI Malut. Bertempat di Lingkungan Golili, Kola, dan Dola. Peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 30 orang, terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda dan perempuan.

FGD Yang Berlangsung di Lingkungan Kola

 

Tujuan dari FGD ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kepada LPHD terkait dengan tugas dan fungsinya dalam mengelola hutan desa sebagaimana yang telah diatur dalam Permen LHK No. 83 Tahun 2016 tentang perhutanan sosial.

Saat pemaparan materi, Yudhi mengatakan bahwa Perhutanan sosial merupakan program yang saat ini menjadi salah satu fokus utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Perhutanan sosial sendiri memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat sekitar hutan.

Program ini memiliki berbagai skema yang intinya masih sama. Skema yang diusung dalam perhutanan sosial adalah Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan tanaman rakyat (HTR), Hutan adat (HD), dan kemitraan kehutanan.

“Sesuai dengan kesepakan masyarakat di beberapa waktu lalu, maka skema yang diterapkan di Kalaodi adalah skema Hutan Desa (HD). Karena alokasi kawasan hutan pada skema HD bisa masuk dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dapat dikonversi dan belum dibebani ijin,” jelas Yudhi

Dia juga mengatakan bahwa dalam pengusulan terkait dengan pengelolaan PS untuk skema HD, ada beberapa persyaratan yang wajib di lampirkan jika membuat permohonan ke KLHK untuk mendapatkan Hak Pengelola Hutan Desa (HPHD).

“Untuk Kalaodi sendiri, terkait dengan berkas yang akan dilampirkan pada surat permohonan ke KLHK sudah lengkap sesuai dengan persyaratan untuk mendapatkan HPHD dan juga berkas permohonan pengusulan HPHD Kalaodi sudah kami kirimkan ke Kementerian LHK untuk di verifikasi administrasinya. Kita tunggu saja konvermasi dari mereka,?” lanjutnya.

FGD Yang Dilaksanakan di Lingkungan Dola

 

Yang paling pertama harus dilakukan oleh pengurus lembaga yaitu melakukan penguatan kapasitas di internal pengurus. Penguatan ini dimaksudkan agar seluruh jajaran pengurus bisa memahami kerja-kerja sesuai dengan bagian dari masing-masing seksi lembaga, serta memahami maksud dari pengelolaan hutan yang ada di Kalaodi.

“Anggota lembaga yang masuk dalam pengelolaan hutan adalah seluruh warga yang berdomisili di Kalaodi. PLHD, tugasnya mengontrol dan mengatur jalannya lembaga, jadi harus ada kerjasama yang baik antara anggota dan PLHD,” kata Yudhi.*

Sebarkan
Close Menu