PERINGATI HARI TANI NASIONAL “KONFLIK RUANG HIDUP DI MALUKU UTARA”

Pemerintah Daerah mestinya mempertimbangkan ruang produktif masyarakat sekitar konsesi investasi berbasis lahan, dan menunjang tata kelola berbasis hutan, kebun kelapa dan perikanan sebagai sektor andalan masyarakat pemukim perkampungan di pesisir dan pedalaman pulau-pulau kecil Maluku Utara yang berjumlah 1.474 pulau.

Dari hasil investigasi lapangan WALHI Malut, sejauh ini perubahan fungsi hutan dan lahan di atas kawasan pulau kecil yang kaya ragam varietas alamiah dan tanaman perkebunan rakyat menjadi kawasan budidaya perkebunan monokultur, pertambangan, dan industri kayu (IUPHHK) cenderung menuai konflik.

Peta Ijin Pemanfaatan Hutan di Maluku Utara. Dok, WALHI Malut

 

Logika pembangunan semacam ini menurut WALHI Malut justeru melumpuhkan keberlangsungan sektor produktif masyarakat kita pada umumnya dan mengancam ketersediaan layanan alam dalam satuan ekosistem, serta menciptakan konflik lahan yang justru merugikan masyarakat tempatan dan negara.

Di Maluku Utara sendiri terjadi sejumlah konflik ruang yang melibatkan masyarakat di perkampungan dengan korporasi baik disektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan monokultur.

Luas konsesi dari IUPHHK di Maluku Utara seluas 639,129 Ha, dengan luasan konflik seluas 48.910,09 Ha dalam Hutan Alam dan Hutan Tanaman Industri. Seperti di antaranya konflik tanah antara warga 6 (enam)Desa di Kec. Gane Barat Selatan dan Kec. Gane Timur Selatan dengan PT. Korindo dalam konsesi seluas 11.003,09 Ha yang mencuat sejak 2010 hingga 2018 sekarang;

PT. Nusa Pala Nirwana (NPN) yang telah mengantongi persetujuan prinsip Nomor: 14/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2016 dengan konsesi seluas 28.610 Ha, telah menuai protes dari masyarakat Kec. Gane Timur dan Kec. Gane Barat. Dimana sebagian warga dari 12 desa di Gane Timur melakukan demonstrasi menolak masuknya PT. NPN karena dianggap mengancam keanekaragaman hayati dan perkebunan mereka;

PT. Dede Gandasuling yang wilayah konsesinya sebesar 7.797 Ha mencakup lima (5) desa yang ada di Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Dimana Desa Yawal, Tenure, Loleba, Jikomoi, Waijoi, dan Saolat Kecamatan Wasile Selatan sangat rentan terdampak aktifitas pembukaan lahan perusahaan sawit tersebut. Karena lokasi perkebunan kelapa sawitnya meliputi lahan yang telah dimanfaatkan untuk budidaya tanaman, perkebunan warga dan umumnya diusahakan untuk tanaman kelapa, pisang dan pemanfaatan hasil alam seperti kayu;

Sementara di Kecamatan Galela Barat yang menampung 10.473 jiwa tersebar di sembilan desa pedalaman mesti berhadap-hadapan dengan PT. Capitol Casagro—sebuah perusahaan perkebunan monokultur dengan konsesi seluas 1.500 Ha. Warga desa Kec. Galela Barat telah melakukan demontrasi dan aksi pendudukan yang menuntut reklaim lahan.

Peta Ijin Pertambangan DI Maluku Utara. Dok. WALHI Malut

 

Selain itu, beberapa warga desa di wilayah lingkar tambang terbelit konflik berkepanjangan dengan industri keruk berskala besar seperti warga Desa Taliabu yang berkonflik dengan PT Adidaya Tangguh;

Masyarakat Pulau Gebe dengan PT. FBLN hingga dikriminaliasasi; dan konflik laten antara masyarakat Halmahera Tengah dengan PT, Weda Bay Nikel yang sementara melakukan pembangunan pabrik smelter yang lokasinya berada di atas klaim wilayah adat.*

|Tanah untuk Rakyat – Pesisir Laut dan Pulau Kecil Tidak untuk Tambang, Sawit, dan Coorporat Pariwisata|
Cc: Ismet Soelaiman Najamudin Daud

Sebarkan
Close Menu