MELIHAT LINGKUNGAN HIDUP DALAM VISI MISI KANDIDAT GUBERNUR MALUKU UTARA

Ternate – 23/04/2018, WALHI Maluku Utara mengadakan diskusi memperingati Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April. Kali ini temanya berbeda sehubungan dengan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara pada 2018 ini, maka tema diskusi yang diusung adalah Bedah Visi Misi Kandidat Gubernur Maluku Utara, Dalam Perspektif Lingkungan Hidup. Diskusi ini dimulai pukul 04.00 bertempat di Kafe Jarod Ternate dan diikuti oleh 50 orang peserta dari berbagai komunitas, mahasiswa, LSM, media dan akademisi.

Mahmud Ici, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate selaku moderator dalam diskusi tersebut menyatakan, perlu untuk mengukur komitmen para kandidat kepala daerah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup karena saat ini banyak persoalan lingkungan yang terabaikan oleh pemerintah, sehingga diskusi ini dilaksanakan oleh WALHI Malut.

Dr. Mohtar Adam, SE, ME, Akademisi Universitas Khairun Ternate salah satu pembedah dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa, potret pertumbuhan Maluku Utara saat ini, baik dibidang lingkungan hidup maupun ekonomi, kadang-kadang hasilnya selalu negatif. Hal ini dikarenakan, semakin tingginya pertumbuhan ekonomi, maka resiko yang akan kita dapatkan yaitu lingkungan kita akan semakin terdegradasi.

“Terkait visi misi para kandidat gubernur, jawabannya singkat saja. Mereka tidak menyebutkan secara jelas visi misinya. Dari dokumen para kandidat yang saya baca secara mendalam itu ada pembangunan ekonomi dan lingkungan, tetapi isi dari aksinya hanya pada growth saja. Pertanyaannya growth manakah yang paling memungkinkan? Skema dan efeknya terhadap masyarakat juga tidak ada”, jelas Pak Mohtar.

Dr. Herman Usman, S.Sos, M.Si, peneliti dan akademisi dari universitas Muhammadiyah Maluku Utara, melihat dari aspek sosial. Menurutnya visi misi para kandidat gubernur dibuat hanya untuk kepentingan pencalonan saja. Beliau mengutip tulisan Hendra Hewort bahwa selama ini lingkungan hidup jarang disinergikan dengan masalah birokrasi. Birokrasi hanya aktif bicara soal teknologi, manajemen, hukum dan pembangunan ekonomi saja, sedangkan aspek-aspek lain secara substansi belum terjamah. Artinya bahwa selama ini isu-isu lingkungan yang mulai berkembang dan dikenal melalui pembangunan hijau, tidak dilihat sebagai kepentingan yang sangat mendesak.

“Ada tiga masalah dalam tubuh birokrasi kita. Pertama, pemerintah daerah tidak pernah berpikir mengektifkan lingkungan hidup, tapi justru lebih pada aspek pundi-pundi pembangunan ekonomi saja. Kedua, perlu ada pengintegrasian kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi soal bencana alam, dan juga soal adaptasi perubahan iklim yang selama ini belum pernah dibicarakan secara detail. Ketiga, cara pandang kita yang selama ini terlalu sektoral yang mereduksi potensi-potensi yang ada di alam,” jelas Pak Herman.

Beliau juga mengatakan bahwa masalah terpenting adalah Hak penguasaan SDA kita selama ini masih belum kuat, masih ada di level diskusi ekstra legal.

“Selama ini, meskipun visi misi para kandidat agak bagus, namun kalau Sumber Daya Alam Maluku Utara masih dikuasai oleh segelintir orang atau mengkooptasi lingkungan hidup dengan ekstra legal tadi, maka jangan harap lingkungan hidup kita akan baik,” tambah Pak Herman.

Tamrin Ibrahim dari kelompok pemuda, memandang bahwa terkait visi misi 4 Calon Gubernur yakni AGK-YA, AHM-RIVAI, BUR-JADI dan MK-MAJU mereka memiliki visi misi yang sama tentang lingkungan. Tapi ke empatnya juga memiliki dosa besar yang sama terhadap keterlibatannya pada proses perusakan lingkungan hidup di Maluku Utara. Karena empat calon ini juga pernah memimpin daerah masing-masing. Tamrin juga membuka beberapa kasus yang melibatkan ke empat kandidat tersebut yang sampai saat ini belum terselesaikan, diantaranya kasus 27 IUP, kasus Bandara Bobong, Reklamasi pantai Kota Ternate, dan kasus perampasan ruang hidup masyarakat di Gane.

Diskusi memanas, para peserta terlihat antusias dalam melontarkan pertanyaan. Sayangnya, para tim sukses ke empat kandidat yang diundang dalam diskusi tersebut tak ada satu pun yang hadir.

Diskusi ditutup dengan closing statemen dari Faisal Ratuela mewakili WALHI Malut.

“Siapapun pemimpinnya, WALHI tetap menyatakan Tolak Tambang dan Sawit. Ketika hutan habis, sumber air ditutup, tanah tak lagi bisa ditanam, kita mau makan apa? Wujudkan kedaulatan ruang hidup untuk rakyat sekarang juga,” tegasnya.

Sebarkan
Close Menu