MENAGIH KOMITMEN PEMERINTAH, MENGATASI PERUBAHAN IKLIM

Selasa, 03 April 2018, Walhi Maluku Utara melakukan kegiatan Focus Group Discussion tentang Perubahan Iklim. FGD ini dihadiri 17 orang peserta terdiri dari pihak Akademisi Fakultas Kehutanan dan Fakultas Perikanan Universitas Khairun Ternate, Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, LIPI Maluku Utara, Badan Meteorologi Stasiun Baabullah Ternate, BLH Provinsi maluku Utara dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara. Diskusi ini juga bertujuan untuk memperkuat komitmen pemerintah terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, yang berlokasi di café Borneo 86. Mahmud Ici biasa disapa Mici salah satu wartawan Mongabay Indonesia selaku fasilitator, segera memulai diskusi tepat pukul.16.00 wit.

“Diskusi ini tidak ada pemateri khusus. Semua peserta adalah narasumber agar kita bisa bertukar pengetahuan terkait masalah perubahan iklim dan bagaimana kebijakan pemerintah Maluku Utara dalam menanggapi masalah ini, kami juga mengundang pihak BAPPEDA Malut namun berhalangan,” ujar Mici membuka diskusi.

Setelah menyampaikan tujuan dan sistim diskusi yang akan berjalan. Mici lalu mempersilahkan Ismet Soelaiman, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Maluku Utara untuk memberikan sambutan.

“Sebenarnya, tujuan dari dilakukan FGD ini karena ada kegelisahan terkait dengan masalah beberapa pulau yang tenggelam dan perubahan cuaca yang tidak menentu. Kita juga belum tahu pasti apakah ini ada hubungannya dengan perubahan iklim atau tidak. Sehingga kita berharap diskusi ini dapat menjawab masalah tersebut. Kami juga ingin mengetahui ada atau tidak kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah perubahan iklim di Maluku Utara. Kalau ada, bagaimana kebijakannya? Karena pemerintah sebagai pemegang kunci. Sehingga kita perlu diskusikan hal ini di lingkup pemerintah terlebih dahulu sebelum ke masyarakat. Selain ini, kami juga akan melakukan riset,” jelas Ismet dalam sambutannya.

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari masing-masing peserta yang diundang seraca khusus. Pak Vianca, perwakilan dari Badan Meteorologi Stasiun Baabullah mendapat giliran pertama untuk memberikan pengantar tentang perubahan iklim dan dampaknya di Maluku Utara.

Menurutnya, perubahan iklim di Maluku Utara sudah terjadi. Seperti perubahan musim hujan yang sudah tidak menentu menurut analisis hujan bulanan dari 2017 – 2018, peningkatan suhu dan perubahan cuaca yang sering berubah secara tiba-tiba sehingga menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat khususnya nelayan dan petani.

“Intensitas cuaca ekstrim semakin meningkat, 99% bencana yang terjadi adalah hidrometrologi. Saat ini, peningkatan suhu sudah mencapai 40c, mungkin menurut kita ini merupakan angka yang kecil, namun perubahan suhu ini memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan kita. Peningkatan suhu ini diprediksi hingga tahun 2030 mendatang,” jelas Pak Vian.

Pak Raismin dari LIPI juga menjelaskan bahwa dampak perubahan iklim ini yang sangat luar biasa. Seperti perubahan cuaca yang terjadi di luar prediksi. Ia juga mengatakan bahwa konservasi hanya dititikberatkan pada sektor energi dan kehutanan, sedangkan sektor kelautan kadang-kadang terabaikan. Hal ini dikarenakan hutan dianggap sebagai paru-paru bumi. Padahal laut pun sangat berpotensi menjadi sumber oksigen, biota laut dalam hal ini Klorofil A seperti Fitoplankton dapat menghasilkan hampir 90% oksigen untuk kehidupan manusia. Meskipun tidak dapat melihat dengan mata telanjang, namun Fitoplankton mampu melakukan fotosintesis seperti tumbuhan daratan yang juga dapat menyerap radiasi dan Co2. Hutan mangrove yang dimiliki Indonesia juga dapat bekerja menghasilkan oksigen serta dapat menyerap karbon yang dilepaskan keudara hingga 76,5 juta ton.

“Maluku Utara adalah daerah kepulauan sangat rentan dengan kondisi pemanasan global. Jika es di kutub utara mencair, maka akan banyak pulau-pulau kecil yang hilang. Karena berdasarkan prediksi, pada tahun 2080, daratan Indonesia dari 50-100 meter akan hilang secara berlahan,” jelas Pak Rais.

Pak Kadri Laetje dari Dinas Kelautan dan Provinsi Maluku utara, mengatakan bahwa penting bicara tentang lingkungan hidup karena ketika lingkungan mengalami keterpurukan, maka sangat berdampak sekali terhadap kehidupan manusia. Selain itu, kondisi reklamasi yang dilakukan di Ternate juga sangat merugikan sektor perikanan. Sehingga biota-biota laut seperti fitoplankton dan beberapa jenis lainnya harus mati tertutupi tanah yang diambil dari gunung-gunung kecil untuk reklamasi pantai.

Pak Said Basalamah dari BLH Provinsi Maluku Utara juga mengatakan hal yang sama. Bahwa perubahan iklim ini dikarenakan dampak dari perusakan lingkungan yang terus menerus terjadi dan tidak ada kebijakan dari pihak pemerintah untuk mengatasinya. Seperti maraknya eksploitasi hutan dan reklamasi pantai yang berdampak pada sektor pertanian dan perikanan rakyat. Pemerintah memiliki komitmen yang sangat rendah terhadap perubahan iklim yang terjadi khususnya di Maluku Utara. Masalah reklamasi juga menimbulkan protes besar-besaran karena kajian lingkungan hidup strategis yang belum terpenuhi.

“Bagaimana kita mau mengimplementasikan hal yang begitu besar, sementara hal kecil yang menjadi landasan saja tidak terpenuhi,” ujar Pak Said.

Pak Iskandar Idrus anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dalam pemaparannya banyak menyampaikan terkait dengan masalah reklamasi pantai dan juga rencana pembangunan daerah zonasi atau yang dikenal dengan RZWP3K yang tidak memasukan peta titik-titik wilayah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari reklamasi. Karena menurutnya, reklamasi dan penggundulan hutan inilah yang menimbulkan dampak dari perubahan iklim yang ada di Indonesia khususnya di Maluku Utara.

Pak Rahmi Husen yang juga anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, sepakat bahwa dampak perubahan iklim sudah semakin jelas terasa. Namun masyarakat belum menyadari hal tersebut, sehingga masih banyak yang melakukan eksploitasi lingkungan tanpa sadar akan dampaknya. Untuk itu, kampanye terkait dengan lingkungan ini harus tetap berjalan.

“Bicara perubahan iklim ini tidak habis di diskusi saja, kita harus melakukan riset untuk memperoleh data yang jelas dan pasti. Maluku utara harus bekerja dalam mengatasi perubahan iklim, karena merupakan pulau-pulau kecil. Begitu juga dengan Indonesia, kita adalah negara maritim dunia” papar pak Hidayat Marasabessy dosen Kehutanan Unkhair Ternate. Hal ini juga dibenarkan oleh Pak Mufti Murhum, Dosen Perikanan Unkhair Ternate. Menurutnya, Pemerintah harus cepat tanggap dan tepat membuat kebijakan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, begitu juga kebijakan untuk mengurangi kegiatan eksploitasi dan kerusakan hutan di Maluku Utara.

Hari semakin sore, diskusi berakhir sebelum adzan maghrib berkumandang. Sebagian peserta berpamitan pulang. Namun ada juga yang masih asik bercerita. *Indah

Sebarkan
Close Menu