MENDORONG PENGAKUAN HAK WILAYAH KELOLA RAKYAT MELALUI SKEMA HUTAN ADAT

Gane – Dalam rangka mendorong pengakuan atas hak wilayah kelola rakyat, maka Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Maluku Utara (WALHI-Malut) melakukan kegiatan focus group discussion bertempat di rumah Bapak Umur Untung, Ketua Serikat Tani Desa Gane Dalam, Kamis (15/2).

Pertemuan Dengan Masyarakat Desa Gane Dalam

 

Kegiatan dimulai pukul 20.00 WIT, dengan peserta berjumlah 26 orang yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda, dan juga Perempuan. Fasilitator dalam diskusi ini adalah Faisal Ratuela yang juga merupakna salah satu staff WALHI Malut.

Saat menyampaikan materi, Faisal mengatakan bahwa program perhutanan sosial yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia, menjawab problem pengelolaan hutan yang belum menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam pengelolaan hutan, sehingga berdampak pada konflik tenurial yang terjadi diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya terjadi di Halmahera Selatan, tepatnya di Gane.

“Ada beberapa skema hutan sosial yang diberikan kepada masyarakat untuk dikelola, seperti hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan dan beberapa skema hutan lainnya. Pengelolaan hutan juga bisa disesuaikan dengan kondisi wilayah yang ada,” jelas Faisal.

Suasana Diskusi Di Desa Gane Dalam

 

Ia juga menambahkan bahwa untuk mengelola skema perhutanan sosial, masyarakat juga harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti harus ada Peraturan Desa, Peta Wilayah, ada kelompok pengelola, dan juga harus membuat surat permohonan ijin pengelolaan ke kementerian.

Pada sesi diskusi, Bapak Muhamat Konoras perwakilan dari tokoh masyarakat mengatakan bahwa hutan adat sangat tepat dilaksanakan di Desa Gane Dalam. Karena secara historis, Desa Gane Dalam merupakan wilayah adat yang disebut dengan Lima Negeri.

“Saya juga sepakat kalau kita mengelola hutan adat. Karena memang dari dulu kita mengelolaan hutan adat, meskipun mungkin nanti sistem pengelolaannya agak berbeda,” tambah Bapak Mansur Jabar selaku Tokoh Adat.

Diakhir diskusi, masyarakat sepakat untuk mengelola skema hutan adat. Mereka juga sepakat untuk segera menyusun kembali sejarah kampung, batas wilayah yang masuk dalam Wilayah Adat Lima Negeri, dan beberapa syarat lainnya untuk pengelolaan hutan adat.

Jumat 16 Februari 2018. Pukul 20.00 WIT, kegiatan yang sama juga dilakukan di Desa Gane Luar, bertempat di rumah Bapak Ramli, Kepala Desa Gane Luar. Peserta yang hadir berjumlah 40 orang, ada dari perwakilan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Pemuda.

 Diskusi Bersama Tentang Perhutanan Sosial Di Desa Gane Luar

 

Dari hasil diskusi yang disampaikan, masyarakat Desa Gane Luar juga bersepakat untuk mengelola hutan adat ketimbang hutan desa. Karena menurut mereka, dari dulu hingga sekarang, baik masyarakat Desa Gane Dalam, Gane Luar, maupun desa-desa yang ada disekitarnya lebih banyak mengelola hutan adat. Sehingga lebih tepat jika mereka mendorong skema hutan adat.

“Semua keputusan ada ditangan masyarakat, WALHI Malut hanya mendampingi masyarakat dan menyampaikan informasi tentang kebijakan negara yang mendistribusikan 12,7 juta hektar kepada masyarakat lewat skema perhutanan sosial,” kata Faisal saat mengakhiri diskusi.

Sebarkan
Close Menu