PERAN LEGISLATIF DALAM PENYELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP DI MALUKU UTARA

Minggu, 05 Agustus 2018, WALHI Maluku Utara melakukan kegiatan Focus Group Discussion di Home Caffe Studio yang dihadiri oleh 25 orang peserta. Diskusi ini dihadiri oleh anggota legislatif, calon anggota legislatif, dan kawan-kawan media. Tema diskusi yang diusung adalah Peran Legislatif Dalam Penyelamatan Lingkungan Hidup Di Maluku Utara. Diskusi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana peran legislatif dalam menyikapi isu-isu lingkungan yang ada di Maluku Utara. Diskusi dimulai pukul 16.00 WIT.

Suasana Diskusi; Mahmud Ici saat membuka diskusi

 

Mahmud Ici, Ketua Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Kota Ternate selaku fasilitator dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa selama ini, di lembaga legislatif masih sangat minim dalam menangapi isu-isu lingkungan, khususnya di Maluku Utara yang hingga saat ini belum mampu didorong oleh kawan-kawan legislatif. Ia juga mengatakan bahwa isu lingkungan adalah isu dunia, isu masa depan Indonesia dan Maluku Utara. Maka penting untuk dibicarakan.

Ismet Soelaiman, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Maluku Utara, saat memberikan pengantar mengatakan bahwa kegiatan ini dibuat karena ada surat dari kampung. Dimana isi surat yang pertama tentang jatuhnya harga kopra dan yang kedua adalah masalah perampasan tanah dibeberapa titik di Maluku Utara. Dari data-data yang ada, sudah begitu banyak konflik ruang yang terjadi khususnya di Maluku Utara. Seperti pengakuan hak masyarakat dikawasan lindung, konflik masyarakat dengan industri perkebunan monokultur, konflik masyarakat dengan investasi pertambangan, dan lain-lain. Ini merupakan problematika yang paling mendasar.

“Tujuan berdiskusi dengan kawan-kawan legislatif ini, kami juga ingin mengetahui informasi dari para legeslatif tentang apa saja yang sudah dibuat dalam konteks perbaikkan lingkungan hidup di Maluku Utara, terutama di Konteks sumber daya alam,” jelas Ismet.

Pak Edi saat menyampaikan materi tentang Kontrol TAIPAN pada Perkebunan sawit di Indonesia

 

Diskusi ini juga dihadiri oleh Edi Sutrisno, salah satu perwakilan dari lembaga Transformasi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia yang memberikan pengantar terkait dengan siapa-siapa saja yang menguasai Indonesia. Ia juga memberikan gambaran umum terkait dengan kontrol TAIPAN pada perkebunan sawit di Indonesia dan bagaimana cara mereka bekerja. Karena memang, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan perkebunan sawit di Indonesia sudah sangat besar. Untuk itu, peran legislatif selaku lembaga pengontrol juga sangat penting.

“Harapan kami kedepan, pada akhir sering diputaran kedelapan diskusi nanti, kawan-kawan legislatif dan calon legislatif sudah punya gambaran tentang bagaimana membangun Maluku Utara kedepan yang lebih berkelanjuta” harap Edi.

Diskusi dilanjutkan dengan sering informasi bersama para peserta diskusi.

Bapak Doktor Muamil Sunan, salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun yang juga berkesempatan hadir mengatakan bahwa, bicara tentang peran legeslatif dalam penyalamatan lingkungan terutama lingkungan hidup di Maluku Utara, maka kita harus melihat bagaimana kompetensi dari legislatif kita sendiri. Walaupun WALHI dan kawan-kawan lain yang bergerak dalam masalah lingkungan punya data yang lengkap, dan diserahkan ke legislatif dalam hal pengambilan kebijakan, tapi kalau kompetensi legislatif kita di Maluku Utara ini rendah, maka itu akan percuma saja.

Dia juga mengatakan kan, jika kawan-kawan legislatif memiliki kompetensi, maka dengan adanya masukan-masukan yang diberikan oleh kawan-kawan NGO dan dibuat regulasi, maka akan ada kebijakan.

“Harapannya, ketika kawan-kawan nanti masuk menjadi anggota legislatif, kawan-kawan NGO seperti WALHI bisa memberikan masukan dalam pengambilan keputusan, membuat peraturan daerah terkait dengan lingkungan hidup, bagaimana memberikan pendidikan kepada masyarakat terkait dengan lingkungan hidup, dan harus melakukan pengawasan-pengawasan gerakan legeslatif. Hal-hal seperti inilah yang harus kita lakukan sebagai orang yang bergerak di masalah lingkungan” jelas Bapak Muamil.

Diskusi berlanjut dengan penyampain persoalan lingkungan yang disampaikan oleh para angota legislatif dan juga calon legislatif. Peserta terlihat antusias dalam melontarkan masalah peran legislatif dalam penyelamatan lingkungan hidup.  Karena diskusi ini masih akan berlangsung selama tujuh kali putaran, maka belum ada kesimpulan yang bisa diambil.

“Diskusi ini tidak hanya membahas tentang isu lingkungan saja, tapi kawan-kawan di civil society lainnya juga bisa mendorong isu-isu lain seperti isu pendidikan, gender, HAM dan lain-lain yang bisa kita diskusikan di forum ini. Karena Ini hanyalah pemantik saja, jika kawan-kawan juga punya isu-isu yang mau didiskusikan silakan,” ujar Mici mengakhiri diskusi.

Sebarkan
Close Menu