RUU Cipta Kerja Ancaman Keselamatan Rakyat dan Pulau-Pulau Kecil
Waspada Bahaya RUU Cipta Kerja

RUU Cipta Kerja Ancaman Keselamatan Rakyat dan Pulau-Pulau Kecil

Introduksi

Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Perpajakan, dan UMKM yang disusun Pemerintah telah diajukan ke Senayan pada Rabu (12/02). Namun DPR RI menunda pembahasannya dengan dalih telah memasuki masa reses, terhitung sejak 27 Februari hingga 22 Maret 2020.

Adapun mengenai materinya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menginventarisasi dan merevisi 79 undang-undang dengan 1.244 pasal di antaranya mencakup 11 klaster seperti penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi proyek pemerintah; dan kawasan ekonomi industri.

Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) bersama Walhi juga telah membuat kajian khusus terkait hal ini dan melahirkan catatan sementara. Dari seluruh materi RUU tersebut, terdapat pendelegasian sekira 465 kali yang dialihkan ke Peraturan Pemerintah. Ada beberapa bidang isu penting untuk digarisbawahi. Selain aspek pengaturan perizinan berbasis risiko dan administrasi pemerintahan, juga antara lain: lingkungan hidup, penataan ruang, pertambangan mineral dan batu bara, perkebunan, kehutanan, kelautan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ketenagalistrikan serta keanekaragaman hayati.

Dalam rangka penyelarasan regulasi multisektor itulah, Joko Widodo menargetkan agar draf RUU Omnibus Law tersebut rampung sebelum 100 hari menjabat sebagai Presiden RI pada periode ini. Dengan memerintahkan Kapolri, Kepala BIN, Jaksa Agung, dan seluruh kementerian terkait untuk mengupayakan pendekatan kepada organsiasi manapun agar RUU tersebut dapat diterima.

Upaya pemerintah untuk meloloskan “paket deregulasi” tersebut dengan serangkaian metode persuasifnya di berbagai forum dan media, justru mendapat kritikan keras dari publik. Pertama, soal eksklusivisme penyusunan draf yang sulit diakses; kedua, muatan materinya janggal. RUU ini dinilai berpotensi mengarahkan negara ke dalam tirani karena mengandung tendensi berupa pemberian privilese berlebihan kepada kekuatan-kekuatan ekonomi kelas atas. Tingkat risiko kerusakan lingkungan hidup tidak dipertimbangkan. Keselamatan rakyat, kelas pekerja, buruh tani, serta kelompok marginal seperti buruh perempuan terabaikan.

Berbagai organisasi turun ke jalan menyuarakan protes sejak Januari 2020 silam. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) misalnya, memandang pemerintah berusaha menggaet investasi asing lewat berbagai insentif seperti 16 paket kebijakan ekonomi hingga penerbitan PP No. 78/2015 tentang pengupahan yang membatasi kenaikan upah. Selain itu, RUU Omnibus law juga berpotensi menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, menerapkan outsourcing serupa sistem abon masa kolonial untuk melepaskan tanggung jawab perusahaan, mempermudah masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA), menghilangkan jaminan sosial, dan menghapus sanksi pidana bagi pengusaha.

Senada dengan itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memandang RUU Omnibus Law akan semakin memperparah nasib pekerja perempuan. Dalam UU No. 13/2003, hak perempuan disebut normatif. Namun dalam RUU Cipta Kerja tak ada penyertaan fasilitas hak khusus seperti cuti hamil dan cuti haid, yang artinya reproduksi tidak dianggap sebagai bagian dari kerja produksi kapital. Inilah logika sistem produksi patriarki yang semakin diperuncing melalui rancangan regulasi tersebut.

Menyangkut sektor pertambangan, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai RUU omnibus law akan mengubah sembilan pasal, menghapus 15 pasal dan menambah enam pasal baru dalam UU Minerba. Salah satu yang diubah yakni pasal 83f yang mengatur luas suatu wilayah izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan paling banyak 25.000 hektar, dan luas satu wilayah IUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batu bara diberikan dengan luas maksimum 15.000 hektar.

Namun dalam “RUU sialan” tersebut, batasan itu dihapuskan. Dengan demikian, luasan konsesi diberikan tanpa batas bagi perusahaan tambang yang terintegrasi dengan kegiatan pengolahan atau pemurnian seperti PLTU dan smelter.

Selain itu, dalam RUU Omnibus Law,  pemerintah juga mengubah IUPK menjadi Perizinan Berusaha Pertambangan Khusus (PBPK), yaitu dengan mengubah pasal 35 dan 36 UU Minerba. Dengan adanya PBPK, tidak dikenal lagi status tahapan pertambangan seperti eksplorasi dan produksi. Cukup dengan mengantongi satu izin, perusahaan dapat melakukan semua tahap kegiatan penambangan. Dengan demikian, JATAM menilai, dalih pemerintah mereformasi rezim perizinan untuk memangkas rantai korupsi, ternyata justru memudahkan oligarki.

Sementara bagi Ombudsman RI, penyusunan RUU Cipta Kerja diduga sudah mal administrasi, sebab dalam pembuatannya tidak melibatkan partisipasi publik. Pernyataan tersebut didasarkan pada argumen hukum bahwasanya Pasal 96 UU No. 15/2019 tentang perubahan atas UU No. 12/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah jelas mangatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis, baik melalui rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi, maupun seminar.

Setiap RUU harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Ketentuan senada juga diatur dalam pasal 354 UU No. 23/2015 tentang Pemerintah Daerah dan juga diperkuat lewat Peraturan Pemerintah No. 45/2017. Karena itu, untuk menegakkan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, partisipasi masyarakat adalah bagian penting dalam proses demokrasi di republik ini. Artinya, sudah bukan zamannya, apalagi di era reformasi, masih ada transaksi aturan yang disembunyikan.

Tinjauan Politik Hukum RUU Cipta Kerja

Dalam merespon faktual RUU Omnibus Law itu pula, Walhi Maluku Utara melakukan dialog terbuka yang dihelat usai acara “nonton bareng” debat calon fungsionaris Walhi pada Minggu (23/02), dengan melibatkan partisipasi kawan-kawan jaringan dan organisasi-organsasi pro demokrasi, khususnya di Kota Ternate.

Mengawali proses diskusi di Kantor Walhi Malut, Hendra Kasim, Akademisi dan Direktrur Eksekutif Perkumpulan Demokrasi Konstitusional (PANDECTA) yang hadir sebagai pemantik, mengantar dengan menguraikan potret demokrasi di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa RUU Cipta Kerja adalah suatu kecelakaan bernegara dari segi perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam buku yang diterbitkan PANDECTA, “Demokratos: Sebuah Catatan tentang Demokrasi”, ia menulis bahwasanya demokrasi saat ini telah berubah menjadi industri baru yang membutuhkan biaya operasional sangat tinggi dalam prosesnya, sebab itu hanya bisa difasilitasi oleh pemilik modal. Pada titik inilah, ada irisan atau hubungan antara pengusaha dan penguasa. Bahkan di beberapa wilayah, wujud kepemimpinan politik elit merepresentasi dua wajah tersebut. Akibat dari perkawinan inilah, kemudian melahirkan anak yang disebut dengan industri hukum.

Dalam kajian politik hukum pasti akan ditemukan isu-isu tentang industri hukum. Hal ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan dan penegakkan hukumnya. Karena RUU Omnibus Law ini menyangkut soal pembentukan suatu norma hukum, maka perlu ditinjau terlebih dulu dari aspek ini.

Industri demokrasi yang kemudian melahirkan industri hukum dalam praktiknya penuh transaksional dan bernuansa memfasilitasi kepentingan pemodal, yang pada akhirnya menjadi sangat mahal dan sulit diakses oleh mereka yang tak memiliki apapun, selain tenaga untuk ditukar dengan upah, kaum miskin. Dalam konteks demikian, hal tersebut dipandang bernilai ekonomis tinggi pula bagi pembuat regulasi atau undang-undang.

RUU Omnibus law diduga ini bernilai cukup tinggi untuk meloloskan setiap pasal yang ada, sehingga hukum pun menjadi industri baru. Orang mendapatkan keuntungan dari pembentukan norma.

Merujuk pada disertasi Mahfud Md, yang dibukukan dalam dua jilid berjudul “Politik Hukum” dan “Penegakan Politik Hukum di Indonesia,” dengan berdasarkan pada teori hukum responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick, ia menulis pada satu kesimpulan bahwa suatu produk hukum tergantung pada konfigurasi politiknya. Dengan demikian, jika konfigurasi politik negara ini demokratis maka produk hukumnya responsif, dan sebaliknya, jika konfigurasi politiknya otoritarian maka produk hukumnya ortodoks.

Pertanyaannya kemudian, apakah hari ini Indonesia telah demokratis dan melalui fase transisinya? Kalau iya, berarti kesimpulan Mahfud MD dalam disertasinya itu salah. Karena di tengah iklim demokratis masih ada produk hukum yang sangat ortodoks seperti RUU Cipta Kerja tersebut. Jika sebaliknya, berarti hasil risetnya benar, namun sialnya saat ini rakyat kemudian berada dalam iklim yang jauh lebih buas daripada model otoritarianisme Orde Baru. Bahkan wajah oligarki sekarang lebih ngeri karena bersembunyi di balik sentuhan “sensasi demokrasi”.

Omnibus Law

Dari segi ilmu peraturan perundang-undangan, Omnibus law adalah  cara untuk meyelesaikan persoalan hukum yang fundamental, semisal pertentangan antara norma. Cara untuk menengahi pertentangan antara undang-undang yang setara adalah dengan mengeluarkan satu norma yang membahas secara bersamaan, agar kontradiksi tadi bisa diminimalisasi atau secara ekstrem dihilangkan.

Sebelumnya di Indonesia pernah ada pembentukan norma dengan menggunakan metode serupa. Salah satunya UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU) yang menggabungkan UU Pemilihan Presiden (PILPRES) dan UU Pemilihan Legislatif (PILEG). Bahkan saat ini UU No. 7/2017 hendak direvisi dengan memasukkan juga UU Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) ke dalamnya. Jadi PILPRES, PILEG, dan PILKADA menjadi satu produk undang-undang. Apakah itu bermasalah? Tidak, karena materinya tidak bermasalah. RUU Cipta Kerja adalah pengecualian, sebab muatannya prematur dan timpang.

RUU Cipta Kerja disinyalir sebagai hadiah atau ucapan terima kasih rezim saat ini kepada pemilik modal yang membiayai proses PEMILU kemarin. Sebuah “karpet merah” dibentangkan pemerintah kepada pelaku-pelaku usaha kelas korporat atas keterlibatan mereka menjadi “infus” dalam kontestasi PILPRES silam.

Dalam beberapa catatannya, pemantik menjelaskan secara garis besar muatan materi draf RUU Cipta Kerja. Pertama, menyangkut investasi asing. Dalam UU Penanaman Modal No. 25/2007, UU Persereoan Terbatas No. 40/2007, UU Perindustrian No. 3/2014, UU Perkebunan No. 39/2014, dan Perpes 44/2016 tentang Bidang Usaha, terdapat aturan pembatasan jenis usaha dari luar negeri. Tapi dalam omnibus law dilonggarkan atau dibebaskan.

Tentunya niatan pemerintah untuk mengubah regulasi yang mengatur soal pembatasan investasi asing di atas sangat berhubungan dengan penyempurnaan Paket Kebijakan Ekonomi XVI pada 2018 silam. Upaya pembukaan dan perluasan akses baru bagi investor asing di sejumlah bidang usaha dengan dalih meningkatkan investasi bisa dipastikan dilatarbelakangi oleh dorongan dalam konteks liberalisasi pasar.

Dengan demikian, dominasi asing pada sektor strategis perekonomian nasional akan semakin menguat. Misalnya jika merujuk pada hasil riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) terdapat 54 bidang usaha yang akan dibuka kepemilikan saham luar negerinya. Lima di antaranya telah disepakati, seperti sektor perhubungan semacam bandar udara, pelabuhan, termasuk jasa pelayanannya dan navigasi askes modal dari luar mencapai 100 persen. Juga terminal darat dan terminal barang dibuka sampai 49 persen.

Sementara ada sekitar sepuluh bidang usaha yang telah dibuka aksesnya sejak lama akan diperluas lagi skalanya. Seperti sektor pariwisata alam, dari sebelumnya kepemilikan saham asing maksimal 49 persen menjadi 70 persen; telekomunikasi jaringan tertutup dari 49 persen menjadi 65 persen; farmasi dari 75 persen menjadi 85 persen. Tidak ketinggalan industri rokok kretek, kesenian, bank, jasa sistem komunikasi data, hingga pembangkit listrik di atas 10 MW juga akan turut tergadaikan. Sekalipun pemerintah berdalih bukan pada kepemilikan asetnya, melainkan sebatas pengelolaannya, namun tak menutup kemungkinan hal ini mengarah pada proses privatisasi.

Indef kemudian menilai bahwa praktik liberalisasi dengan membuka pintu masuk bagi investor asing di 54 sektor itu sangat berdampak negatif bagi perekonomian rakyat. Sebab, pihak asing dalam hal ini yang paling diuntungkan. Keputusan pemerintah tersebut menimbulkan risiko pertumbuhan ekonomi makin tidak inklusif karena hanya dikuasai oleh investor skala besar. Sekalipun ada profit dari industri-industri tersebut, namun akan ditransfer kembali ke negara induknya.

Berikut terkait dengan peniadaan instrumen pengendalian lingkungan hidup bagi usaha-usaha yang berdampak penting. Kita perlu flashback bagaimana wacana mengenai hal ini pertama kali dipersoalkan pemerintah sejak November 2019 silam. Dengan dalih untuk menyederhankan proses perizinan usaha, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) ingin menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan juga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dengan alasan yang sama dalam upaya mendorong RUU Cipta Kerja, yakni mempermudah investasi.

Sofyan Djalil sendiri mengatakan, IMB dan Amdal digabungkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Jika hal ini diwujudkan, lingkungan hidup akan kehilangan satu perangkat pengendaliannya ketika berhadapan dengan proyek-proyek berdaya rusak masif.

Selanjutnya mengenai upaya sentralisme otoritas dengan mengubah hubungan administrasi pemerintahan yang sebelumnya telah diatur dalam UU Pemerintahan Daerah No. 23/2014. Ada dua catatan menyangkut hal ini. Pertama, proses perizinan usaha pertambangan atau investasi berbasis lahan. Semua kewenangan pengusahaan minerba ditarik ke pusat, karena kewenangan pemerintah provinsi dihapus. Fokusnya untuk memberikan insentif terhadap pelaku usaha yang melakukan smelting atau kegiatan pemanfaatan dan pengembangan, antara lain dalam bentuk bebas DMO dan royalti nol persen.

Sebagai contoh, Weda Industrial Park di Halmahera Tengah. Merujuk catatan Walhi Malut, negara memberikan insentif untuk proyek tersebut berupa pajak impor gratis; Pajak Penjualan (PPN) sebagai Kawasan Berikat; tax holiday berlaku; insentif zona industri atau taman industri di Indonesia Timur; layanan satu atap untuk semua lisensi lokal dan nasional; tidak ada pajak ganda dengan Tiongkok dan selainnya; masalah lisensi prinsip gratis dalam satu hari.

Selain itu, dalam konteks perizinan, usaha bisa diperpanjang hingga usia tambang berakhir dan bahkan Kontrak Karya dan PKP2B tetap dapat diperpanjang tanpa lelang. Penyelesaian tumpang tindih dan hak atas tanah diselesaikan oleh pusat melalui Peraturan Presiden (Pepres) dan Peraturan Pemerintah. Tentu saja hal ini akan semakin mempersulit akses masyarakat dalam penanggulangan masalah lingkungan hidup di wilayahnya.

Kedua, terdapat satu poin dalam pasal 170 RUU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa pemerintah bisa mengubah undang-undang melalui Peraturan Pemerintah. Hal yang sangat menggelikan. Meski telah diklarifikasi oleh Mahfud MD selaku Menkopolhukam, yang berkilah bahwa hal ini hanya persoalan typo, namun publik menilai ada kemungkinan penyebabnya adalah faktor mindset.

Dalam ilmu perundang-undangan, terdapat asas  lex superior derogat legi inferiori (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah), artinya bahwa dalam penyusunan suatu produk undang-undang haruslah mengacu pada undang-undang di atasnya sebagaimana telah diatur hierarki perundang-undangannya di dalam UU No. 15/2019. Sehingga Peraturan Pemerintah yang posisinya berada di bawah Undang-Undang harusnya tidak bisa menggantikan atau bertentangan dengan Undang-Undang. Maka perlu diwaspadai, mengapa hal itu bisa masuk dalam RUU Omnibus law dan berani menabrak konstitusi “Republik Kapling” ini.

Selanjutnya catatan mengenai nasib pekerja yang kian terpuruk. Dalam Undang-Undang ketenagakerjaan terdapat aturan yang mewajibkan negara melalui Dewan Pengupahan bersama dengan Pemerintah Daerah untuk menentukan Upah Minimum Propinsi (UMP). Sementara dalam RUU Cipta Kerja, peran dan fungsi Dewan Pengupahan ditiadakan.

Padahal falsafah pembentukan Dewan Pengupahan adalah sebagai bentuk check and balance karena di dalamnya terdiri dari unsur serikat pekerja, pemerintah, dan pengusaha. Intinya ada ruang dialog di situ. Kalau hanya Pemerintah Daerah yang menentukan standar upah, maka tentunya sangat bergantung pada politicall will dan besar kemungkinan dapat dipengaruhi oleh pihak pengusaha.

Berikut problem khusus mengenai nasib pekerja perempuan, dalam RUU Cipta Kerja tidak dikenal cuti hamil, maupun cuti sakit, dan hal-hal khusus yang berhubungan dengan seksualitas perempuan lainnya. Urusan ini sebelumnya diwajibkan negara kepada perusahaan sekalipun sifatnya normatif, namun dalam RUU Cipta Kerja, hal ini dikembalikan menjadi sekadar bergantung pada kebijakan manajemen.

Terakhir menyangkut isu pekerja kontrak. Padahal, lebih dari 40 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa outsourching itu inkonstitusional. Sialnya kali ini kembali dihidupkan. 

Pesisir Laut dan pulau-pulau kecil

Faisal Ratuela, pemantik kedua, melanjutkan diskusi dengan meninjau wacana dan permasalahan tersebut dari aspek ekologi politik kaitannya dengan kondisi ruang hidup masyarakat pesisir di pulau-pulau kecil. Menurutnya, isu lingkungan hidup ke depan akan semakin meningkat level keterancaman dan setiap kelompok yang fokus  menangani problem tersebut tengah memasuki dimensi tantangannya tersendiri yang luar biasa.

Ada dua konteks permasalahan perlu didudukkan sebelum membincang lebih lanjut sejauh apa efek dari revisi undang-undang multisektor, yang akan dikemas menjadi satu payung hukum melalui Omnibus law tersebut terhadap ekologi dan ruang hidup komunitas tempatan secara lokalitas.

Pertama, menyangkut dengan baseline yang menggambarkan situasi dan kondisi ruang lingkup masalah ekologi sosial budaya saat ini khususnya di Maluku Utara. Daerah kepulauan ini telah terpapar secara langsung dengan praktek pertambangan, kehutanan, perkebunan monokultur, dan sub sektor lainnya seperti infrastruktur, dan insdustrialisasi perikanan kelautan dalam kawasan ekonomi khusus. Kedua, disparitas aktivisme sosial di level grassroot dalam menyikapi  persoalan secara kasuistik. Hal ini diperlukan untuk mengukur tingkat kerentanan dan sekaligus menjadi refleksi bagi oraganisasi-organisasi pro demokrasi dalam menghadapi situasi ke depan.

Misalnya, saat ini pun kita belum selesai urusannya dengan PT. GMM/Korindo di Gane, Halmahera Selatan. Selama 8 tahun beroperasi sejak 2011, korporasi tersebut telah berhasil menghancurkan landskap hutan primer di Teluk Gane. Tidak mempertimbangkan tata kelola produktifitas masyarakat setempat yang bergantung pada hutan alam. Mempersempit aksesbilitas warga terhadap lahan subsisten. Sumber air seperti sempadan sungai pun ditimbun untuk pembuatan sarana-sarana penunjang seperti trayek logging. Selain itu menggunakan api sebagai akselerasi pengembangan lahan yang kemudian merembet menghanguskan semak juga tanaman pangan, dan awal dari semuanya tidak melakukan konsultasi publik–penataan batas atau landscaping sebagaimana mestinya hingga akhirnya menciptakan konflik berkepanjangan sampai detik ini.

Korindo adalah contoh kongkrit bagaimana industri berbasis lahan melakukan praktek ‘opresif’ terhadap alam dan komunitas pemukim di semenanjung Halmahera bagian selatan yang dari segi topografi wilayahnya cukup kecil untuk menampung beban konsesi seluas 11 ribu hektar lebih.

Sehingga alih fungsi kawasan hutan untuk perkebunan monokultur budidaya sawit di sana tidak hanya merubah bentang alam serta hilangnya ragam varietas alaminya namun juga berdampak signifikan terhadap ekosistem pesisir laut, hutan bakau, dan perairan teluk Gane itu sendiri. Satu-satunya sumber produktifitas ekonomi warga serta tumpuan untuk pemenuhan asupan protein dan nutrisi.

Meningkatnya populasi ‘kumbang kelapa’ (Oryctes) di periode 2016 kemarin yang merusak ratusan tanaman kelapa hingga membuat petani di sana mengalami gagal panen dapat diasumsikan adalah dampak lanjutan dari hancurnya keseimbangan ekosistem setempat.

Karena jika merujuk pada laporan Balai Penelitian Tanaman Palma, sistem peremajaan dengan menebang (pen, menggusur) tanaman kelapa tua dan mengganti dengan tanaman baru akan memicu masalah hama Oryctes karena dengan pola demikian akan menciptakan tempat berkembang biaknya. Tanaman muda yang berusia 2 tahun atau kurang, kumbang merusak titik tumbuh sehingga menyebabkan tanaman mati. Diperkirakan dari seluruh populasi kumbang, 5 ekor saja dapat mematikan setengah dari tanaman yang baru ditanam dalam satu hektar. Oleh karena itu bisa dipastikan budidaya tandan sawit dalam blok-blok persemaian Korindo adalah pemicu utama perkembangbiakan serangga tersebut. Dalam skala ruang investasi serupa ini mengandung daya rusak yang begitu massif untuk ukuran teluk kecil seperti Tanjung Rotan di kaki Halmahera Selatan.

Sektor lain yang turut mengakselerasi degradasi ekologi Maluku Utara adalah pertambangan dan industri pembalakan kayu. Dalam laporan bertajuk “Deforestasi Tanpa Henti” yang diterbitkan pada 2018, FWI mencatat hutan alam Malut pada 2016 seluas 1, 51 juta hektar atau 48 persen dari luas daratan Malut yang mencapai 3,1 juta hektar. Sepanjang periode 2013-2016, hutan di kepulauan ini mengalami deforestasi seluas 157 ribu hektar dan semuanya tersebar di pulau-pulau kecil.

FWI merangkum, pada 2016 setidaknya 46 persen (1.448.812 hektar) daratan Malut telah dikonsesi. Izin Usaha Pertambangan (IUP) menguasai 52 persen penguasaan lahan atau sekira 757.261 hektar. Disusul (IUPHHK-HA) sebesar 19 persen (sekira 282.322 hektar). Mirisnya, ada 25 persen atau 363.328 hektar yang izinnya tumpang tindih.

Deforestasi di areal yang memiliki izin tumpang tindih lain lagi trennya. Awalnya hanya menyumbang deforestasi 2 ribu hektar/tahun, kini meningkat menjadi 10 ribu hektar/tahun. Hal ini disebabkan pemberian ratusan izin pertambangan yang terbagi atas izin eksplorasi dan eksploitasi.

Walhi Malut sendiri memiliki catatan khusus terkait hal ini. Dalam laporannya per tahun 2016, mengutip Dinas Pertambangan Malut bahwa IUP yang bermasalah dalam fase eksplorasi paling banyak ditemukan di Pulau Taliabu. Tiga desa diantaranya telah terpapar secara langsung terhadap aktivitas pembukaan lahan PT Adidaya Tangguh (anak usaha Salim Group)  yaitu Desa Lede, Desa Tolong, dan Desa Todoli. Masyarakat setempat telah berulang kali melakukan protes atas tindakan sepihak perusahaan dalam melakukan aktivitas land clearing. Kebun-kebun produktif dan ladang subsisten juga turut tergusur. Instensitas konflik ruang sekitar konsesi tambang ini juga marak di Halmahera Tengah, Halmahera Utara yang tidak hanya menyangkut persoalan tata batas namun juga sengketa lingkungan hidup (environmental dispute).

Karena itu, rezim perizinan di negara ini juga adalah struktur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan laju degradasi lingkungan, deforestasi, dan berbagai kejahatan legal dalam konteks perampasan ruang hidup masyarakat. Hal yang begitu kontradiktif dengan retorika pemerintah soal dukungan dalam isu pencegahan perubahan iklim dan pengendalian tingkat emisi gas rumah kaca. Reformasi rezim perizinan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kulalitas lingkungan hidup dan sosial masyarakat, apalagi memutus rantai korupsi jika orientasinya masih berkutat pada narasi-narasi ekstraktif seputar (demi) efisiensi proses bisnis, “instalasi komersial.”

Oleh karena itu, jika RUU Cipta Kerja diadopsi justru akan semakin memperparah keadaan. Merujuk catatan yang dirilis ICEL, pada klaster lingkungan hidup, Pasal 63 UU PPLH telah diubah. Kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dihilangkan. Padahal kemampuan pemerintah pusat dari segi kuantitas dan akses ke daerah di seluruh Indonesia sangat terbatas apa lagi kepulauan kecil di Timur yang selalu tersudutkan. Lantaran masalah lingkungan hidup sifatnya sangat site specific.

Penunjukan subjek hanya ‘Pemerintah Pusat’ berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam birokrasi. Kewenangan instansi berpotensi lebih mudah diubah karena hanya diatur dalam level Peraturan Pemerintah.

Pasal 20 ayat (3) juga diubah dalam UU PPLH. Persetujuan membuang limbah ke media lingkungan harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat. Secara otomatis akses masyarakat terhadap informasi, partisipasi publik, dan keadilan terhadap persetujuan pengendalian dan pengelolaan limbah pabrikasi berpotensi semakin sulit. Besaran izin yang diberikan akan luput mempertimbangkan kondisi khas dan daya dukung serta daya tampung di tiap lokasi.

Pasal 24 ayat (5), Izin lingkungan pun dihilangkan, dan diganti dengan sebutan ‘Perizinan Berusaha.’ Dengan demikian, semakin sempit akses masyarakat untuk melakukan upaya hukum terhadap keputusan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup.

Selain itu, pengawasan dan pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran bidang lingkungan hidup diamputasi dengan menghapus Pasal 72, 73, 74, 75, serta mengubah Pasal 76. Tidak ada lagi ketegasan dalam UU PPLH tentang instansi yang bertanggungjawab dalam pengawasan lingkungan hidup, pengawasan lapis kedua oleh pemerintah pusat, kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH), dan jenis sanksi adminstrasi, karena ditiadakan. Ditambah dengan dihapusnya unsur ‘tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan’ dalam Pasal 88 maka hal ini berpotensi mengaburkan pengertian pertanggungjawaban mutlak.

Berikut Pasal 98 dan 99 UU PPLH juga diubah. Tindak pidana materil diubah menjadi peningkatan dari sanksi administrasi denda terlebih dahulu dengan batas maksimum. Pertanyaanya kemudian, lalu bagaimana dengan pencemaran atau kerusakan yang sifatnya catastrophic namun pembuktian dampak kesehatan masyarakatnya tidak dapat dengan mudah terdeteksi?

Bagaimana cara menerapkan sanksi administrasi ketika izin lingkungan dihapuskan?  Hal ini juga membatasi sanksi administrasi hanya berupa denda padahal sebelumnya ada pilihan berupa paksaan pemerintah yang lebih efisien untuk segera menghentikan pelanggaran.

Demikian resume dari hasil tukar gagasan dalam diskusi ini, kiranya dapat dijadikan sebagai cermin bagi setiap eksponen gerakan pro demokrasi khususnya di Maluku Utara. Kajian ini merefleksikan satu hal yang akan membuat nasib lingkungan hidup dan masyarakat kepulauan kecil ini semakin suram ke depan di bawah arogansi kekuasaan despotik. Sehingga pembenahan serta internalisasi gerakan yang ingin mengabolis “sistem bias modal” ini menjadi hal mendesak dilakukan untuk kemudian dapat merumuskan serta memformulasikan langkah progresif di masa mendatang.

Terhadap pelemahan penegakan hukum lingkungan dalam RUU Cipta Kerja ini, maka direkomendasikan :

  1. DPR RI, tidak mengubah, mengaburkan atau bahkan memperlemah ketentuan penegakan hukum lingkungan yang telah diatur dalam UU 32/2009;
  2. DPR RI, Melaksanakan penegakan hukum lingkungan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dan cita-cita perumusan UU 32/2009;
  3. DPR RI, melakukan evaluasi terhadap ketentuan penegakan hukum lingkungan dalam UU 32/2009 secara komprehensif sebagai bahan utama dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum lingkungan yang akan datang, jika hal ini tidak dapat dilakukan maka sebaiknya kembali kepada ketentuan dalam UU 32/2009.
  4. Jika RUU Cipta Kerja Omnibus law telah disahkan tanpa koreksi yang selayaknya maka dianjurkan untuk segera melakukan judicial review;
  5. Jika segala tuntutan ini tidak diindahkan maka dianjurkan kepada semua eksponen gerakan untuk kembali ke jalur politik garis massa.

Salam Adil Lestari!

Daftar Acuan :

  • ICEL, “Seri Kertas Kebijakan, Hukum dan kebijakan lingkungan dalam poros percepatan investasi,” (2020);
  • Walhi Malut, “Case study reports, sawit, pulp and paper in Maluku Utara.” (2016);
  • JATAM, “Bahaya revisi UU Pertambangan MINERBA,” (2019);
  • Balit Palma, “Pengendalian kumbang kelapa,” (2011);
  • ICEL, Walhi, “Siaran pers,  “penegakan hukum lingkungan terancam dilemahkan dalam RUU Cipta Kerja,” (2020);
  • Kompas.com, “Revisi DNI, Hatta Bantah Pemerintah Pro Asing,” (2018);
  • Tempo, “DNI direlaksasi, ini daftar 25 Industri yang bisa dikuasai asing,” (2018);
  • Indef, “Evaluasi paket, evaluasi ekonomi,” (2016);
  • FWI, “Deforestasi tanpa henti,” (2008).
Dokumen
Video Dokumenter

Risalah “Legu Buku Se Dou”

SALAM ADIL LESTARI

Sebarkan

Tinggalkan Balasan

Close Menu