Surat Dukungan Pejuang Hak atas Tanah dan HAM yang Terdampak oleh Korindo Group dan POSCO

Surat Dukungan Pejuang Hak atas Tanah dan HAM yang terdampak oleh Korindo Group dan POSCO

Kepada Yth :

Korindo Group POSCO International
Kantor Staf Presiden
Kapolri, Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kantor Inspektorat Jenderal Kepolisian Nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Kedutaan Besar Republik Korea Selatan, Jakarta
Dewan Hak Asasi Manusia PBB
Kelompok Kerja PBB tentang Bisnis dan HAM
Pelapor Khusus tentang Hak Masyarakat Adat
Pelapor Khusus tentang Eksekusi Ekstra-yudisial, Ringkas-cepat, atau Sewenang-wenang
Program Pembangunan PBB
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi
Forest Stewardship Council pemberi label FSC kepada Korindo)
Sumitomo Forestry (pembeli kayu Korindo)
Oji Group (mitra usaha patungan pulpwood Korindo)
Bank Negara Indonesia (pemberi pinjaman Korindo)
Siemens Gamesa (pembeli turbin angin Korindo)
Citigroup (pemberi pinjaman POSCO)
Mirae Asset Financial Group (pemberi pinjaman POSCO)
Credit Agricole (pemberi pinjaman POSCO)
The Korean National Pension Fund (investor POSCO)
BlackRock (investor POSCO)

 

Jumat, 3 Juli 2020

Perihal: Keprihatinan mendesak bagi keamanan pembela lahan dan HAM yang terdampak oleh Korindo Group dan POSCO International, Indonesia.

Kepada semua pihak yang berkepentingan

Kami menulis dengan permintaan mendesak untuk perhatian dan ijtihat segera Anda dalam mencegah semakin parahnya pelanggaran HAM terkait semua kegiatan Korindo Group dan POSCO International. Menyusul penayangan sebuah film dokumenter dari Al Jazeera pada tanggal 25 Juni 2020, yang menampilkan kesaksian dan berbagai bukti meresahkan lainnya serta dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Korindo dan POSCO, kami sangat khawatir atas keselamatan masyarakat dan individu yang telah terdampak dari kegiatan Korindo dan POSCO.

Kematian petani Papua Marius Betera (MB) pada tanggal 16 Mei tahun ini menyoroti pola kekerasan dan intimidasi yang dihadapi oleh masyarakat dan individu yang menyuarakan keluhan mereka menolak kegiatan perusahaan atau menuntut hak-hak mereka yang dijamin didalam Undang- Undang Dasar 1945. Menurut pernyataan masyarakat sipil, Marius meninggal beberapa jam setelah dipukuli seorang polisi di luar kantor lapangan PT Tunas Sawa Erma (Korindo Group), dimana dia datang untuk menyampaikan keberatan terhadap Korindo atas perusakan kebun pisangnya. Korindo juga telah mengeluarkan pernyataan terkait kematian tersebut. Semenjak kematian Marius, salah satu anggota masyarakat bernama Petrus Kinggo (PK), yang telah berusaha mencari jawaban atas kematian MB, melaporkan telah diancam oleh orang- orang yang datang dari camp perusahaan Korindo. PK juga menemukan foto dirinya yang dilingkari warna merah telah disebar melalui Whatsapp tanpa diketahui sumber dan motifnya.

Kami juga mencatat dan mendukung surat dari masyarakat sipil Indonesia kepada sejumlah Pelapor Khusus PBB dan Pemerintah Indonesia yang mendesak pengusutan tuntas dan transparan terkait kematian Marius, keadilan dan pemulihan untuk keluarga Marius, dan menuntut aparat keamanan menjunjung hak-hak masyarakat alih-alih bertindak sebagai lembaga penegakan untuk kepentingan korporasi swasta.

Ancaman Korindo untuk mengambil tindakan hukum terhadap Organisasi Masyarakat Sipil dan pihak media yang menginvestigasi kegiatan usahanya menambahkan catatan bahwa perusahaan tersebut terus berusaha untuk menghindari pengawasan melalui intimidasi hukum.

Kepada Korindo Group dan POSCO International:

kami menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia dari semua masyarakat yang terdampak dari kegiatan- kegiatan usaha Anda, memastikan keamanan dari semua pemangku kepentingan termasuk anggota masyarakat, pekerja dan Organisasi Masyarakat Sipil, bersedia untuk melakukan pemulihan yang menyeluruh terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan melalui proses yang transparan dan melibatkan semua pemangku kepentingan terdampak, serta bersedia kerjasama untuk penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak atas tanah dan HAM yang terkait dengan perusahaan Anda.

Kepada semua badan pengawasan publik atau organisasi yang memiliki tanggung jawab penegakkan terhadap perlindungan HAM:

secara proaktif mengintervensi situasi tersebut dengan memperingatkan Korindo, POSCO dan aparat keamanan setempat bahwa mereka harus menahan diri dan setiap pelanggaran hak atau tindakan pembalasan lainnya terhadap masyarakat atau aktivis tidak akan dibiarkan, serta melakukan penyelidikan penuh terkait semua dugaan pelanggaran HAM atau hak atas tanah.

Kepada semua organisasi dan perusahaan yang melanggengkan atau mendapat keuntungan dari kegiatan Korindo dan POSCO:

segera mengumumkan komitmen terhadap tidak ada toleransi bagi pelanggaran hak apa pun dalam rantai pasok atau hubungan investasi, melakukan uji tuntas yang mendalam dan pemantauan terhadap operasi Korindo dan POSCO, turut serta dalam penyelidikan atau proses pemulihan apapun yang berkaitan dengan hubungan bisnis, dan menangguhkan hubungan bisnis jika standar operasinya tidak dengan cepat dipastikan.

Dari :

  1. Advocates for Public Interest Law and Korean Transnational Corporations (APIL)
  2. Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP)
  3. AMAN Nusa Bunga
  4. AMAN Sorong Raya
  5. Amazon Watch
  6. APVVU
  7. Asia Justice and Rights (AJAR)
  8. awasMIFEE
  9. BABEOSER BIKAR
  10. Bina Rakyat Sejahtera
  11. Biofuelwatch
  12. Bruno Manser Fund
  13. Cambodian Center for Study and Development in Agriculture (CEDAC)
  14. Dewan Adat Papua
  15. Earthsight
  16. EcoNexus
  17. EJF Indonesia
  18. ELPAGAR Kalbar
  19. ELSAM
  20. Environmental Investigation Agency
  21. Environmental Paper Network
  22. Etnika Semesta Katulistiwa
  23. Fern
  24. FIAN Indonesia
  25. Forest Peoples Programme
  26. Forest Watch Indonesia
  27. Forum Independen Mahasiswa West Papua
  28. Forum Ökologie & Papier
  29. Friends of the Earth US
  30. GARDA Papua
  31. Genesis Bengkulu
  32. Gita Pertiwi
  33. Global Forest Coalition (GFC)
  34. Global Justice Ecology Project
  35. GRAIN
  36. Greenpeace
  37. Human Rights Working Group (HRWG)
  38. ICEL
  39. Imparsial
  40. International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)
  41. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
  42. Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua
  43. JIKALAHARI
  44. Kaoem Telapak
  45. Kelompok Kerja Sistem HUtan Kerakyatan (POKKER SHK)
  46. Kemitraan
  47. Komunitas Peduli Lingkungan Timika (Lepemawi)
  48. Konfederasi Serikat Nasional
  49. KontraS
  50. Korea Federation for Environmental Movements / Friends of the Earth Korea
  51. KPA Sulsel
  52. KPA Sultra
  53. KRuHA
  54. LBH Banda Aceh
  55. LBH Papua
  56. LBH Pers
  57. Lembaga Advokasi Perempuan Papua (eLAdPPer)
  58. Lembaga Bentang Alam Hiau (LemBAH), Bengkayang, Kalimantan Barat
  59. Lembaga Studi dan Advokasi HAM (ELSHAM) Papua
  60. Lingkar Gerakan Rakyat
  61. LPESM Riau
  62. Mighty Earth
  63. MTÜ Eesti Metsa Abiks (Estonian Forest Aid)
  64. National Fisheries Solidarity Movement
  65. National Union of Transport Equipment & Allied Industries Workers
  66. North South Initiative
  67. NTFP-EP
  68. Oceanic Preservation Society
  69. Orang Utan Republik Foundation, Inc.
  70. Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-Usaha Kerakyatan (OPPUK)
  71. PADI Indonesia
  72. PAHAM Papua
  73. PAKATIVA Malut
  74. PapuaItuKita
  75. Papuana Conservation
  76. Paritas Institute
  77. PBHR Sulteng
  78. Perkumpulan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong
  79. Perkumpulan Belantara Papua
  80. Perkumpulan Panah Papua
  81. Pesticide Action Network Asia Pacific (PANAP)
  82. PIVOT POINT
  83. Pro REGENWALD
  84. Profundo
  85. PUSAKA
  86. Rainforest Action Network (RAN)
  87. Rainforest Foundation UK
  88. ResEARCH CENTER FOR RurAL DEVELOPMENT
  89. Sarawak Dayak Iban Association (SADIA)
  90. Save Our Borneo
  91. Sawit Watch
  92. Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP KAMe)
  93. Solidaritas Perempuan
  94. Sulteng Bergerak
  95. TAPOL
  96. Tiki Jaringan HAM Perempuan Papua
  97. Trade Union Rights Centre
  98. Transformasi untuk Keadilan INDONESIA
  99. Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS) Network
  100. Verité Southeast Asia (VSEA)
  101. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah
  102. WALHI Eknas
  103. WALHI Jabar
  104. WALHI Jakarta
  105. WALHI Jambi
  106. WALHI Jateng
  107. WALHI Kalbar
  108. WALHI Kaltim
  109. WALHI Maluku Utara
  110. WALHI NTB
  111. WALHI Papua
  112. WALHI Sulawesi Utara
  113. WALHI Sulsel
  114. WALHI Sulteng
  115. WALHI Sumsel
  116. WALHI Yogyakarta
  117. Water Justice and Gender
  118. World Rainforest Movement
  119. Yayasan Anak Dusun Papua
  120. Yayasan Earthqualizer
  121. Yayasan Genesis Bengkulu
  122. Yayasan HAkA
  123. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
  124. Yayasan Pelestari Lingkungan Hijau Kalimantan Utara
  125. Yayasan Perlindungan Insani
  126. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA)
  127. Yayasan Satu Keadilan
Sebarkan

Tinggalkan Balasan

Close Menu